JAKARTA, HMStimes – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan anggaran sekitar Rp10,3 triliun pada 2026 untuk mempercepat pemerataan akses listrik di berbagai wilayah Indonesia yang hingga kini masih belum terjangkau jaringan kelistrikan.
Hal tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Jumat, 19 Juni 2026 dilansir Beritasatu.com.
Diungkapkan, berdasarkan data Kementerian ESDM, hingga saat ini masih terdapat sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun di Indonesia yang belum mendapatkan akses listrik secara memadai.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah, mempercepat Program Listrik Desa (Lisdes) sebagai bagian dari upaya pemerataan energi nasional.
Pada 2025, pemerintah telah merealisasikan pembangunan kelistrikan di sekitar 1.361 lokasi yang terdiri atas desa dan dusun dengan total anggaran mencapai Rp3,6 triliun. Sementara pada 2026, alokasi anggaran ditingkatkan hampir tiga kali lipat menjadi Rp10,3 triliun.
Hasil Diskusi
Menurut Bahlil, kebijakan percepatan elektrifikasi nasional lahir dari diskusinya bersama Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
“Ide program pemerataan ini muncul ketika saya berdiskusi dengan bapak presiden. Saya sampaikan masih ada ribuan desa dan dusun yang belum ada listrik. Negara harus hadir untuk melayani seluruh rakyat,” kata Ketua Umum Partai Golkar ini saat berdialog dengan warga penerima manfaat program kelistrikan.
Bahlil juga mengaku memiliki kedekatan emosional dengan persoalan akses listrik karena dirinya pernah merasakan hidup tanpa listrik saat kecil di Papua. Ia menyebut baru menikmati listrik saat duduk di bangku kelas enam sekolah dasar.
“Saya juga lahir tidak ada listrik. Belajarnya pakai lampu pelita. Karena itu saya tahu betul bagaimana rasanya hidup tanpa listrik,” ujarnya seraya menegaskan akses listrik tidak boleh hanya dinikmati masyarakat di perkotaan, melainkan juga harus menjangkau desa, dusun, hingga wilayah terluar Indonesia.
Juga di Jawa
Menurutnya, persoalan minimnya akses listrik tidak hanya terjadi di kawasan timur Indonesia, tetapi juga masih ditemukan di sejumlah wilayah di Pulau Jawa.
“Kita sering berpikir persoalan ini hanya terjadi di Papua atau wilayah timur. Faktanya, di Jawa pun masih ada dusun-dusun yang belum mendapatkan layanan listrik secara penuh,” tambahnya.
Bahlil menjelaskan, pembangunan jaringan listrik di wilayah terpencil sering kali tidak layak secara bisnis jika dihitung dari sisi keuntungan perusahaan. Namun, menurutnya, negara tidak boleh semata-mata menggunakan pendekatan bisnis dalam menyediakan layanan dasar bagi masyarakat.
“Hanya untuk melayani sekitar 4.400 kepala keluarga, investasinya bisa mendekati Rp700 juta. Secara bisnis tentu tidak ekonomis. Tetapi pemerintah tidak boleh hanya berhitung untung rugi. Tugas negara adalah melayani rakyat,” tegasnya.
Peran Strategis
Ia menambahkan, keberadaan listrik memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mulai dari mendukung aktivitas ekonomi hingga membuka akses pendidikan dan informasi di era digital.
Menurut Menteri Bahlil, sekolah-sekolah yang belum memiliki akses listrik akan kesulitan mengikuti perkembangan teknologi dan digitalisasi pembelajaran. Karena itu, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan harus menjadi bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial.
“Saya tidak ingin apa yang saya rasakan dahulu sebagai anak yang hidup tanpa listrik masih dialami generasi berikutnya. Kita tidak pernah tahu anak-anak yang lahir di kampung tanpa listrik kelak menjadi siapa. Bisa saja mereka menjadi pemimpin bangsa di masa depan,” pungkasnya. (*)
