JAKARTA, HMStimes – Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, setuju dengan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari yang mengusulkan sepeda motor listrik dimanfaatkan secara maksimal lantaran uang negara sudah keluar. Ia bahkan mendengar rencana BGN untuk menghibahkan motor listrik itu untuk guru-guru honorer di daerah.
“Saya setuju dengan pendapat Wakil Kepala BGN, Ibu Arumsari agar sepeda motor listrik tersebut dimanfaatkan semaksimal mungkin karena sudah dibayar oleh negara,” katanya kepada wartawan, Jumat, 18 Juni 2026.
“Waktu rapat dengan Komisi IX, Ibu Arumsari mengatakan sepeda motor listrik tersebut akan dihibahkan kepada guru-guru honorer di daerah-daerah dan saya setuju dengan rencana tersebut,” sambungnya.
Lebih lanjut dikatakan, sejak awal dirinya tak setuju pengadaan 21 ribu unit sepeda motor listrik, di era kepemimpinan eks Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya, Lodewyk Pusung hingga Sony Sonjaya.
Menurutnya, para Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) atau pengelola dapur tidak memerlukan mobilitas dalam bekerja.
“Sejak awal saya tidak menyetujui dan menyesalkan pengadaan sepeda motor listrik oleh BGN. Karena tidak diperlukan bagi SPPI (sebagai) pengelola dapur. Mereka tidak memerlukan mobilitas dalam bekerja,” ujarnya.
Mitra Kerja
Yahya menyebut Komisi IX DPR yang merupakan mitra kerja pengawasan BGN mengaku, tidak mendapat informasi pengadaan sepeda motor listrik itu. Ia pun menyinggung harga motor yang dimark-up sampai vendor tak memiliki dealer.
“Komisi IX tidak pernah mendapat laporan dan informasi mengenai pengadaan motor listrik tersebut, sehingga tidak bisa melakukan pengawasan. (Apalagi) Perusahaan pengadaan tidak profesional, tidak punya dealer dan tempat service-nya. Yang paling disesalkan harganya dimark-up,” ujar Wakil Rakyat dari Partai Golkar ini.
Pernyataan BGN
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (Waka BGN), Agustina Arumsari pun telah berbicara soal nasib sepeda motor listrik yang dianggarkan saat kepemimpinan eks Kepala BGN Dadan Hindayana.
Ia menyebutkan, produk yang sudah dianggarkan oleh negara semestinya bisa dimanfaatkan dengan maksimal.
“Iya, nanti gini kami akan meminta informasi juga ke Kejaksaan ya, lalu poinnya sebenarnya gini, secara keseluruhan ya bukan cuma motor nih. Semua yang sudah dibelanjakan di 2025, termasuk IT sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan, ya. Ini bukan cuma untuk untuk motor lah, itu nanti mungkin ada kebijakan tertentu,” kata Arumsari di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 15 Juni 2026.
Ia mengatakan aset yang telah dibelanjakan menggunakan uang negara harus dimaksimalkan. Menurut dia, anggaran dengan output serupa juga tak lagi ditemukan pada tahun berikutnya.
“Tapi poinnya nggak cuma itu, tuh kemarin kan sempat ada dibilang laptop, dibilang IoT (Internet of Things), CCTV dan sebagainya yang memang sudah terlanjur dibayar, (agar) dimaksimalkan. Nah, itu salah satu cara juga, 2026 kami sisir anggarannya, kami sisir anggarannya yang bunyinya dan kurang lebih output-nya akan sama dengan yang 2025 kami bilang no. Itu nggak ada lagi di 2026,” tegasnya.
“Tapi prinsip secara umum saya nggak bicara satu-satu sih, kaos kaki lah, motor lah, apa, nggak. Tapi prinsip secara umum yang sudah keluar di 2025, karena uang negara sudah keluar harus kita maksimalkan pemanfaatannya itu,” ujarnya. (*)
