BATAM, HMStimes – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mempercepat langkah menuju realisasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2026 dengan mendorong penyelesaian tahapan survei topografi di puluhan kawasan pesisir. Dari total 120 titik yang telah diusulkan ke pemerintah pusat, sebanyak 82 lokasi kini memasuki tahap awal penyiapan pembangunan.
Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad mengatakan, percepatan program tersebut menjadi penting karena menyangkut arah pengembangan wilayah kepulauan yang selama ini bertumpu pada kehidupan masyarakat pesisir dan sektor perikanan.
Ansar menjelaskan, pembangunan kawasan nelayan tidak lagi cukup dilakukan secara sektoral, melainkan perlu ditata sebagai ruang hidup yang terintegrasi.
“Dengan penataan yang baik, kesejahteraan masyarakat pesisir dapat meningkat dan pertumbuhan ekonomi daerah juga akan semakin kuat. Kepri merupakan provinsi kepulauan yang memiliki banyak kawasan pesisir sehingga program ini sangat relevan bagi kita,” kata Ansar melalui keterangan resminya, Selasa (23/6/2026).
Lanjut Ansar, tahapan survei topografi menjadi bagian penting karena akan menentukan kesiapan teknis kawasan yang nantinya dikembangkan melalui program yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut.
Karena itu, ia meminta pemerintah kabupaten dan kota mempercepat penyelesaian seluruh persyaratan administrasi dan kelengkapan data agar proses verifikasi lapangan dapat berjalan sesuai target.
Ansar juga menegaskan percepatan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi menyangkut peluang memperkuat ekonomi masyarakat pesisir di tengah karakter geografis Kepri yang didominasi wilayah laut.
“Seluruh pihak harus bergerak bersama agar proses pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dapat berjalan lebih cepat dan memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia memastikan setelah survei topografi terhadap 82 titik lokasi serta usulan tambahan 18 titik prioritas selesai dilakukan, Pemerintah Provinsi Kepri akan mengonsolidasikan langkah lanjutan bersama pemerintah daerah.
Menurut Ansar, Pemprov berencana mengajak seluruh bupati dan wali kota bertemu langsung dengan pemerintah pusat untuk membahas percepatan realisasi program.
“Saya mendorong bupati, wali kota, sekda, kepala desa, serta Dinas Kelautan dan Perikanan agar mempercepat pemenuhan seluruh persyaratan yang dibutuhkan secara cermat sehingga tahapan survei dapat berjalan lancar,” tegasnya.
Sementara itu, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kepri, Luki Zaiman Prawira menjelaskan, dari 120 titik yang telah diajukan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebanyak 82 titik saat ini sedang menjalani survei topografi.
Selain itu, Pemprov Kepri juga mengusulkan tambahan 18 lokasi prioritas melalui Dinas Kelautan dan Perikanan untuk memperluas cakupan pembangunan.
Sejauh ini, program Kampung Nelayan Merah Putih telah terealisasi di tiga lokasi di Kota Batam. Satu lokasi lain di Kabupaten Natuna masih dalam proses pembangunan dan ditargetkan rampung pada Juli 2026.
Adapun 82 titik yang kini memasuki tahap survei tersebar di berbagai wilayah, yakni 17 titik di Kabupaten Natuna, 18 titik di Kabupaten Lingga, 10 titik di Kabupaten Bintan, 20 titik di Kabupaten Kepulauan Anambas, 9 titik di Kabupaten Karimun, serta masing-masing 4 titik di Kota Tanjungpinang dan Kota Batam.
