JAKARTA, HMStimes – Kementerian Pertanian (Kementan) mulai menyiapkan berbagai langkah antisipasi menghadapi potensi dampak El Nino pada musim kemarau 2026. Meski kekeringan mulai terjadi di sejumlah wilayah, pemerintah memastikan kondisinya masih terkendali dibandingkan periode El Nino sebelumnya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan, Suwandi mengatakan, pengalaman saat El Nino 2015 menjadi pelajaran penting bagi pemerintah. Kala itu, luas lahan pertanian yang mengalami puso mencapai 217 ribu hektare. Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan kejadian El Nino pada 2023 maupun kondisi saat ini.
“(El Nino Tahun) 2015 itu puso 217 ribu hektare atau 1,5% dari luas panen. Nah untuk 2023 kemarin itu terjadi kekeringan akibat El Nino terjadi puso 49 ribu hektare atau 0,4%,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI di kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Rabu, 1 Juli 2026 dilansir cnbcindonesia.com.
“Nah Insyaallah, walaupun tetap harus waspada, hati-hati di 2026, per hari ini datanya yang terjadi kekeringan 12 ribu hektare saja. Jadi masih Insyaallah terkendali aman,” sambung Suwandi.
Data NOAA
Ia menjelaskan, pemerintah menggunakan data prakiraan iklim dari National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), serta International Research Institute for Climate and Society (IRI) sebagai acuan dalam menyusun langkah antisipasi hingga Maret 2027.
“Itu kondisinya sudah bisa memprediksi sampai Maret tahun depan 2027, dari data NOAA 2006 dan IRI 2026. Itu yang kami pakai acuan untuk data global,” ucapnya.
Dalam paparannya, Sekjen Suwandi juga menampilkan grafik perkembangan El Nino dan La Nina periode 2014-Maret 2027. Berdasarkan proyeksi tersebut, kondisi iklim diperkirakan masih berada dalam fase El Nino lemah, hingga sedang, sehingga pemerintah memilih memperkuat langkah mitigasi sejak dini.
Selain itu, berdasarkan data BMKG, menunjukkan musim kemarau 2026 mulai berlangsung sejak April di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), kemudian meluas ke berbagai daerah lain dengan puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus.
“Data BMKG menunjukkan musim kemarau 2026 ini mulai April kemarin di wilayah NTT, menyebar ke beberapa daerah, puncaknya diprediksi Agustus dimulai dari Sumatra, Jawa, sebagian Bali, dan NTT. Tentunya sebagian besar Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan sebagian pula ada di Papua,” jelasnya.
Ia juga menyatakan awal musim kemarau diperkirakan dimulai pada Juni di sekitar 198 Zona Musim (ZOM) atau sekitar 31,6% wilayah Indonesia, kemudian meluas pada Juli di 66 ZOM lainnya.
Suwandi mengatakan, dampak El Nino berpotensi dirasakan seluruh subsektor pertanian, terutama tanaman pangan yang sangat bergantung pada ketersediaan air. Risiko yang muncul antara lain penurunan luas tanam, produksi hingga meningkatnya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT).
“Ciri utama El Nino kalau ekstrem biasanya kebakaran lahan atau hutan atau gambut, dan berasap. Kondisi sekarang terpantau dari kementerian Kehutanan pun itu tidak begitu signifikan atau banyak,” katanya.
Tiga Strategi
Untuk menghadapi kondisi tersebut, Kementan menerapkan tiga strategi utama, yakni antisipasi sebelum kemarau terjadi, adaptasi saat kemarau berlangsung, serta mitigasi apabila dampak sudah muncul.
“Kami sudah melakukan beberapa langkah antisipasi. Kemudian adaptasi itu saat terjadinya kemarau dengan efisiensi penggunaan air penerapan teknologi budidaya” tutur dia.
“Jadi budidaya padi sistem macak-macak, kalau di Jawa airnya nyemek-nyemek, nggak bisa banyak-banyak begitu sehingga efisien karena keterbatasan air,” lanjutnya.
Ia merinci, strategi antisipasi meliputi pemetaan daerah rawan kekeringan, penyediaan sarana produksi, hingga penguatan infrastruktur air. Sementara strategi adaptasi dilakukan melalui penggunaan irigasi intermiten, varietas padi tahan kering, pengaturan pola tanam, hingga pengendalian hama dan penyakit. Adapun mitigasi dilakukan melalui asuransi pertanian, pengelolaan risiko produksi, serta bantuan pemerintah kepada petani terdampak.
“Ini sudah rutin, baik itu puso akibat kekeringan, puso akibat banjir, maupun puso terhadap serangan hama penyakit. Selalu arahan Bapak Menteri Pertanian (Amran Sulaiman) juga kasih bantuan benih gratis,” ujar dia.
Suwandi juga mengungkapkan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman telah mengirim surat kepada seluruh kepala daerah sejak 9 Maret 2026 untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau.
“Termasuk membentuk atau menghidupkan kembali brigade kekeringan. Jadi selama ini sudah ada brigade kekeringan, kalau hujan ke brigade kebanjiran, dan lain sebagainya. Ini kita aktifkan lagi untuk siap-siap, terutama daerah-daerah yang langganan kekeringan kami mapping,” kata Suwandi.
Rehabilitasi Jaringan
Selain pemetaan wilayah rawan kekeringan, pemerintah juga mengoptimalkan pengelolaan air melalui rehabilitasi jaringan irigasi, embung, sumur dangkal, pompanisasi, perpipaan hingga irigasi perpompaan.
Lebih lanjut, Suwandi mengatakan koordinasi lintas kementerian terus diperkuat. Bahkan, Kementan telah meminta BMKG menyiapkan modifikasi cuaca atau hujan buatan di wilayah yang diperkirakan mengalami kekeringan.
Di sisi sarana produksi, Kementan juga memperkuat kesiapan alat dan mesin pertanian (alsintan). Total alsintan prapanen yang disiapkan mencapai 94.767 unit pada 2026, meningkat dari 69.460 unit pada 2025. Jumlah tersebut terdiri dari traktor roda dua dan roda empat, traktor crawler, pompa air, handsprayer hingga rice transplanter.
“Bapak Menteri Pertanian (sudah beri perintah) supaya segera dipasang pompa-pompa sebelum bulan Juli-Agustus. Ini sedang mengejar ke arah itu,” ungkapnya.
Tak hanya itu, pada 2026 pemerintah juga mengalokasikan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air yang meliputi 17.400 unit irigasi perpompaan, 3.500 unit irigasi perpipaan, 3.700 unit bangunan konservasi, pemeliharaan 9.000 unit jaringan irigasi tersier, serta penyediaan sekitar 57.300 unit pompa air yang akan didistribusikan ke daerah-daerah rawan kekeringan. (*)
