JAKARTA, HMStimes – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, masih menghadapi tantangan besar dalam pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kurang lebih, BPJS masih menanggung defisit hingga Rp2 triliun per bulan.
“Dalam satu hari kami memberikan pelayanan itu 2 juta, transaksi kesehatan sebesar Rp500 miliar, sebulan Rp16 triliun dan kami mengumpulkan iuran hanya sebesar Rp14 triliun, (jadi) Rp2 triliun kami defisit,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan, Mayjen TNI (Purn.) Dr. dr. Prihati Pujowaskito, Sp.JP(K), FIHA, M.M.R.S. di Jakarta Pusat, Senin, 3 Agustus 2026 dilansir detik.com.
Tidak Aktif
Ia menambahkan bahwa saat ini ada sekitar 54 juta peserta BPJS Kesehatan yang tercatat tidak aktif akibat menunggak iuran, memicu tekanan dan potensi defisit keuangan.
“Peserta saat ini sudah 285 juta jiwa lebih. Tetapi, ini di angka 98,8 persen, masih ada yang tidak aktif sebesar 54 juta jiwa sampai hari ini, kami sering laporkan,” kata Pujo.
Sebelumnya, dikabarkan bahwa BPJS Kesehatan akan mendapatkan bantuan dana sebesar Rp20 triliun yang bersumber dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan.
Babak Baru
Suntikan dana sebesar Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan itu dikabarkan telah memasuki babak baru. Peraturan Pemerintah (PP) yang sebelumnya dikirim ke Sekretariat Negara sudah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.
“Sudah ditandatangani presiden,” kata Pujo.
Terkait pencairan dana, ia mengatakan bahwa pihaknya sedang menunggu keputusan dari Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa.
“Kami nunggu pak Menteri Keuangan, kan ada itu alokasinya. Pak Menteri Keuangan mengeluarkan Permenkeu, baru itu bisa mengalir,” katanya.
Tambahan dana Rp20 triliun dari pemerintah menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). (*)
