JAKARTA, HMStimes – Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli mengambil langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat (Kalbar). Atas persetujuan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah membekukan izin usaha lima korporasi.
Dikatakan, pembekuan izin merupakan bagian dari penegakan hukum terhadap perusahaan yang berkaitan dengan persoalan karhutla. Selain pembekuan izin, pemerintah juga menerapkan paksaan pemulihan lingkungan.
“Sesuai dengan perintah Pak Presiden Prabowo Subianto, bahwa kita menegakkan hukum yang adil, yang fair, tidak hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” kata Raja Juli saat meninjau lokasi karhutla di Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalbar, Kamis, 3 September 2026 dikutip detik.com.
Raja Juli menegaskan, sanksi terhadap korporasi tidak berhenti pada pembekuan izin. Apabila perusahaan tidak menjalankan kewajiban pemulihan atau ditemukan indikasi tindak pidana, proses hukum dapat dilanjutkan ke ranah pidana.
“Teman-teman dan para masyarakat dan juga para pengusaha yang doyan dengan melakukan land clearing untuk perkebunan, maka sore hari ini atas persetujuan Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami melakukan pembekuan izin usaha sekaligus paksaan pemulihan lingkungan,” Menhut menegaskan.
“Dan kalau bila tidak bergerak, ya bisa terus ke pidana dan kita akan tegakkan hukum setajam-tajamnya,” sambung Raja Juli.
Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa membedakan pelaku berdasarkan skala usaha. Dia menilai ketegasan diperlukan agar tidak ada pihak yang merasa bebas membakar lahan.
“Kalau tidak ada penegakan hukum yang kuat, orang merasa seenaknya saja membakar lahan, baik itu yang kecil maupun korporasi,” tegasnya.
Diketahui lima perusahaan yang izin usahanya dibekukan pemerintah terdiri dari perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Kabupaten Ketapang dan Sanggau.
Nama Korporasi
PT Mahkota Rimba Utama;
Jenis usaha: Hutan Alam;
Lokasi: Kabupaten Ketapang;
Luas PBPH: 74.480 hektare.
PT Hutan Ketapang Industri;
Jenis usaha: Hutan Tanaman;
Lokasi: Kabupaten Ketapang;
Luas PBPH: 100.150 hektare.
PT Mayawana Persada Mas;
Jenis usaha: Hutan Tanaman;
Lokasi: Kabupaten Ketapang;
Luas PBPH: 136.710 hektare.
PT Duta Andalan Sukses;
Jenis usaha: Hutan Tanaman;
Lokasi: Kabupaten Sanggau;
Luas PBPH: 31.080 hektare.
PT Wana Lestari Jaya;
Jenis usaha: Hutan Tanaman;
Lokasi: Kabupaten Sanggau;
Luas PBPH: 29.140 hektare.
Total luas PBPH kelima perusahaan tersebut mencapai 371.560 hektare.
Raja Juli menegaskan pemerintah akan terus melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas pembukaan lahan yang berpotensi memicu karhutla.
Sanksi administratif, pemulihan lingkungan hingga proses pidana akan ditempuh, sesuai hasil pemeriksaan dan temuan di lapangan. (*)
