BATAM, HMStimes – Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Indonesia sekaligus Pelantikan Pengurus DPP PJS Periode 2026–2027 di Asrama Haji Batam, Rabu, 4 November 2026.
Mengusung tema “Pers Kompeten, Indonesia Paten. Pers Berintegritas, Indonesia Berkelas”, kegiatan ini dibuka Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, dan diikuti sekitar 250 peserta dari 26 provinsi.
Dalam sambutannya, Amsakar mengajak insan pers memperkuat sinergi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung pembangunan Batam. Menurutnya, pers memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi mengenai perkembangan dan capaian daerah, sekaligus membangun pemahaman serta kepercayaan masyarakat terhadap berbagai program pembangunan.
“Lebih baik kita memberikan informasi-informasi yang produktif ketimbang mengembangkan cerita-cerita yang kontraproduktif. Dalam konteks inilah, peran insan pers menjadi sangat strategis. Kami berharap rekan-rekan PJS dapat turut menyampaikan berbagai perkembangan, potensi, dan kemajuan Batam dan Indonesia kepada masyarakat luas, sekaligus tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional dan berimbang.,” ungkap Amsakar.
Ia menambahkan, kemajuan Batam membutuhkan kolaborasi seluruh elemen, termasuk insan pers. Melalui pemberitaan yang faktual, berimbang, dan konstruktif, pers dapat membantu mengomunikasikan peluang investasi, perkembangan ekonomi, serta berbagai program pembangunan kepada masyarakat luas.
Di sisi lain, pers juga berperan menyampaikan aspirasi masyarakat sehingga pembangunan dapat berjalan semakin responsif dan memberikan manfaat yang lebih luas.
Amsakar turut memaparkan sejumlah capaian positif Batam, mulai dari pertumbuhan ekonomi yang mencapai 7,28 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen. Hingga Semester I 2026, realisasi investasi Batam juga tercatat sebesar Rp58,97 triliun. Sementara itu, angka kemiskinan berhasil ditekan dari 4,85 persen menjadi 3,81 persen.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama yang perlu terus diperkuat. Karena itu, sinergi pemerintah dan pers menjadi penting agar informasi mengenai kemajuan Batam tersampaikan secara tepat, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Sejalan dengan arahan Kepala BP Batam Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra, BP Batam terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk insan pers, dalam mendukung pembangunan dan penyebarluasan informasi yang akurat kepada masyarakat.
Pentingnya peran pers dalam mendukung agenda pembangunan juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan. Ia menekankan bahwa peran tersebut harus ditopang kompetensi, profesionalisme, dan tanggung jawab jurnalistik. Sebab, informasi yang tidak akurat bukan hanya dapat merugikan pihak tertentu, tetapi juga berdampak terhadap kepentingan masyarakat dan bangsa.
“Perlu meningkatkan kemampuan para jurnalis kita. Dampak dari berita-berita yang tidak tepat itu bukan hanya satu pihak yang rugi, tetapi kita semua sebagai bangsa,” ujarnya.
Zulkifli juga mengajak insan pers memahami kebijakan pemerintah dan tujuan pembangunan nasional, termasuk upaya mewujudkan kedaulatan pangan sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kemandirian pangan, pengurangan ketergantungan impor, serta peningkatan produktivitas petani, peternak, dan nelayan.
“Indonesia tidak mungkin maju kalau rakyatnya terus bergantung pada bantuan. Kita harus melatih, memberikan kesempatan dan membuka peluang agar masyarakat produktif,” tambahnya.
Amsakar berharap Rakernas III PJS menghasilkan rekomendasi konstruktif bagi terwujudnya ekosistem pers yang profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab, serta semakin memperkuat kontribusi insan pers dalam mendukung pembangunan daerah dan nasional.
Turut hadir Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait; Direktur Diseminasi Informasi dan Hubungan Antar Lembaga BP Batam, Sthefani Barlian; Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Misni; Ketua Umum DPP PJS, Mahmud Marhaba; serta jajaran pengurus dan anggota PJS dari berbagai daerah.
