Fahmy Dirut BUMD: Keputusan Ada di Tangan Pemegang Saham, Terkait Permintaan Pedagang Pasca Corona

Fahmy Dirut BUMD: Keputusan Ada di Tangan Pemegang Saham, Terkait Permintaan Pedagang Pasca Corona
Mari Berbagi


HMSTimes.com, TANJUNGPINANG — Kita memahami bahwa Covid-19 ini sudah menjadi persoalan nasional bahkan sudah menjadi wabah mendunia berdampak yang luar biasa. Salah satu dampaknya yakni perlambatan ekonomi. Demikian disampaikan Irwandi, Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Tanjungpinang kepada HMSTimes.com, di ruang rapat Kantor BUMD Kota Tanjungpinang. Jumat (28/3/2020)

“Dengan diberlakukannya himbauan Pemerintah Kota yang sudah memutuskan untuk mengkarantina diri. Ternyata kebijakan tersebut berakibat kepada teman – teman pedagang kita yang di Pasar Baru 1, Pasar Baru 2, dan juga pedagang kuliner di Anjung Cahaya, Melayu Square dan Akau Potong Lembu,” tuturnya.

Irwandi juga mengatakan bahwa pihaknya (BUMD) Kamis (27/3/2020) dipanggil oleh Komisi II DPRD Kota Tanjungpinang, yakni Hendra Jaya, Fengky Fesinto, Momon Faulanda, M. Arif.

Dalam pertemuan BUMD dengan anggota DPRD Komisi II seputar pembahasan soal keluhan para pedagang yang meminta ditangguhkan pasca Corona.

“Namun yang perlu teman – teman ketahui, bahwasanya posisi kami disini hanya sebagai direksi. Di BUMD ada tingkatan / Struktur mulai dari Direksi, Komisaris, Komisaris Utama dan Pemegang Saham. Jadi tidak bisa kami putuskan di situ” terangnya.

 

Dampak wabah Covid-19 membuat usaha dagang sepi pembeli.

Dalam bincang kecil pertemuan tersebut, Irwandi juga menyampaikan bilamana meminta untuk menggratiskan itu harus menilik pada dasar hukumnya. Namun kalau penangguhan beberapa bulan kedepan misalkan, pembayaran cicilan harian dan bulanan bisa kita lakukan. Itupun melalui persetujuan dari pemegang saham, dalam hal ini, Walikota Tanjungpinang.

Dan apakah kita akan melakukan penangguhan terkait hal tersebut, Irwandi belum bisa memastikan karena harus ada surat resmi dari perusahaan kita PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (TMD) BUMD Kota Tanjungpinang.

“Bilamana Walikota Tanjungpinang sebagai pemegang saham mengatakan boleh dilakukan, akan kita lakukan. Namun saat ini, yang kita lakukan tetap seperti biasa pengutipan oleh petugas kita dilapangan.” pangkasnya.

Secara terpisah, Zahron selaku HRD BUMD Kota Tanjungpinang membenarkan kalau ada masuk surat ke mejanya terkait keluhan para pedagang.

“Surat baru masuk tadi sekitar jam 10.00 wib pagi bang. Dan ini sudah saya sampaikan kepada bagian Divisi Operasional untuk segera di tinjaklanjuti dan bentuk rapat dan tindak perlu tunda lagi.” pungkasnya.

Fahmy, Direktur Utama BUMD Kota Tanjungpinang sangat memahami dan merasakan apa yang menjadi keluhan daripada teman – teman dan mitra kita yang menyewa lapak dan tempat yang kita kelola.

“Namun saya selaku direktur utama tidak dapat berbuat banyak akan hal tersebut. Karena wewenang itu adalah di pemegang saham yakni Walikota Tanjungpinang.” akunya.

Namun demikian, apa yang disampaikan teman – teman nantinya akan dirapatkan dalam internal BUMD pembahasan masalah tersebut. Kemudian hasil rapat internal tersebut akan kita bawa dan ajukan ke pemegang saham.

“Saya berharap nantinya apa yang sudah saya ajukan ke pemegang saham dapat di tindaklanjuti dan peroleh hasil sesuai yang diharapkan teman sekalian.

“Ada tahapan dan korelasi serta pertimbangan yang diambil dalam memutuskan masalah ini. Disamping keluhan teman – teman penyewa lahan, juga tidak terlepas dari efek yang ditimbulkan kepada karyawan kita di BUMD.” ungkapnya.

Secara gamblang Fahmy mengatakan bahwa biaya operasional dilapangan serta pembayaran gaji karyawan BUMD tidak dianggarkan dalam APBD Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Bilamana terjadi penangguhan selama beberapa bulan kedepan nantinya, bagaimana kelanjutan dari biaya operasional kantor setiap harinya serta pembayaran gaji karyawan selama penangguhan? Sementara selama ini dana yang kita kutip selama ini, itulah yang kita pergunakan baik operasional lapangan dan kantor setiap harinya dan juga gaji karyawan.

“Untuk itu, saya berharap kepada teman – teman untuk bisa bersabar. Kita akan sampaikan apa hasilnya nanti setelah kita ajukan ke pemegang saham dalam hal ini Walikota Tanjungpinang. Sehingga putusan atau kebijakan yang diambil nantinya tidak merugikan satu sama lain.” Tutup Fahmy.

(simon.STp)

BACA JUGA:  Masyarakat Adat Seringkali Menjadi Korban Kriminalisasi

Berita Terkait:


Mari Berbagi
Redaksi HMS Times

Redaksi HMS Times

Email Redaksi: hmstimes2020@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com