Imperium, Mobilitasnya Hotel Pajaknya Apartemen

Imperium, Mobilitasnya Hotel Pajaknya Apartemen
Kasubdit Pendataan dan Pendaftaran BP2RD Kota Batam, Ayu Rahma, akan memanggil manajemen Apartemen Victoria Imperium, Jumat, (20/6). (Foto: HMSTimes)
Mari Berbagi


HMSTimes.com, Batam – Kisruh Apartemen Victoria Imperium dengan kejanggalan pengelolaannya, bermula dari telatnya pembayaran gaji security selama 3 bulan. Tunjangan Hari Raya (THR) pun tak dibayarkan. Masa sulit pasca pemberlakuan karantina lokal (lockdown mandiri) beberapa waktu lalu, membuat beberapa security bersuara ke hmstimes.com.

Keterlambatan pembayaran gaji, diakui jasa penyedia tenaga kerja pengamanan, Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP), PT. Sastra Aryatama Security Service. Menurut direktur utamanya, Sumarno Gareng, keterlambatan itu karena telatnya PT. Sinar Geliga Bestari (SGB) sebagai pengelola Apartemen Victoria dan rumah perkantoran (rukan) di kawasan Imperium, membayar jasa mereka.

Surat pengunduran diri BUJP, PT. Sastra Aryatama Security Service dari PT. SGB (Foto: HMSTimes)

Dugaan penyimpangan terus berkembang. Sejumlah masalah pelik pun terungkap, dari alih fungsi apartemen ke hotel, status tenaga kerja yang tidak dikontrak, sampai tidak mengikutsertakan karyawan sebagai peserta BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan). “Silahkan. Beritakan saja. Berita apa juga boleh, saya sudah terbiasa dengan media,” kata Iteng  pemilik saham di Pikko Group, tatkala hmstimes hendak melakukan konfirmasi.

General Manager (GM), William, mengundang hmstimes ke kantor PT. SGB di Ruko The Capital Superblok Imperium Blok B Nomor 51/52, Batam. Masuk ke ruangan pertemuan yang dilengkapi CCTV. “Maaf ibu, atas perintah bapak, tidak boleh ada handpone di ruangan dalam,” kata William. Wawancara terkait dugaan penyimpangan di Imperium pun dimulai melalui teleconference (komunikasi melalui jaringan telepon), setelah handpone ditinggalkan.

“Sebetulnya jujur aja bu, saya stres. Stres. Saya lagi pusing khususnnya proyek Batam,” kata Iteng yang sudah 5 bulan di Jakarta. Iteng tidak bisa turun ke Batam, sejak pandemi corona virus mewabah. Iteng berkesah, jika mem-PHK-kan karyawan di masa sulit adalah dosa. Ia mengatakan, kondisi keuangan di perusahaannya selama tiga bulan terakhir, tekor. “Salah satu blok di kawasan Imperium itu, blok P, tekor,” kata Iteng.

BACA JUGA:  Lingga Raih Juara Umum II STQH VIII Tingkat Provinsi Kepri

Sebagai pengelola apartemen, Iteng mengatakan PT. SGB tidak pernah menunggak membayar pajak bumi dan bangunan kepada pemerintah. Akibat apartemen yang tidak laku dan banyak yang kosong, Iteng mengatakan, per bulannya ia mengalami kerugian hingga Rp 80 juta. “Daya listrik pun saya minta diturunkan, tanya Pak William, kalau tidak percaya” kata Iteng.

Inilah Apartemen Victori Imperium, yang menurut pengelolanya, Iteng, dialihfungsikan menjadi hotel, karena tekor. (Foto: HMSTimes)

Untuk menutupi kerugian setiap bulannya, Iteng mengalihfungsikan apartemen menjadi kondotel. Berdalih apartemen tidak laku, Iteng pun mengaku mengalihkan apartemen tersebut menjadi hotel. “Untuk mencegah karyawan dari pemutusan hubungan kerja, akibat lesunya pembelian apartemen, saya coba-coba buat hotel,” kata Iteng.

Belum sempat menanyakan, status para karyawan apakah dikontrak dan didaftarkan kepesertaannya di BPJS, Iteng sontak marah-marah, tatkala ditanya berapa jumlah karyawan hotel dan apartemen. “Kalau ngomongin kepala dinas, camat, segala macam, saya mah gak pernah khawatir. Silahkan laporkan ke dinas-dinas saya tidak takut. Kamu bukan jaksa. Kamu bukan pengacara, saya tidak mau menjawab,” kata Iteng.

Esoknya, Sabtu (6/6), Iteng menyuruh salah seorang HRD-nya untuk mengatakan kepada hmstimes bahwa PT. SGB telah melakukan banyak kegiatan sosial yang menguntungkan masyarakat seperti membuat bazar, akan membuat jalan tembus dari belakang apartemen. Rencananya jalan itu akan dibuka untuk jalan umum, guna mengurangi kemacetan lalu lintas. Perihal rencana pembukaan jalan, kata Iteng, melalui HRD-nya, Dewi, sudah dilaporkan kepada Wali Kota Batam.

Tak berselang lama, dugaan tidak adanya status kontrak pekerja di PT. SGB, semakin dikuatkan oleh pengunduran diri, jasa BUJP, PT. Sastra Aryatama Security Service yang mengundurkan diri tertanggal 12 Juni 2020 lalu. Alasan pengunduran diri, selama bekerjasama dari bulan Januari 2020, belum ada kontrak kerja, antara kedua belah pihak. Kemudian, pihak BUJP tidak diberikan kewenangan penuh dalam menata kelola anggota di lapangan.

BACA JUGA:  Dinsos PPPA Natuna Gelar Sosialisasi Upaya Mewujudkan Bebas Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak

Sementara itu, Kepala Bidang Promosi, Data, dan Informasi (DPM PTSP) Kota Batam, Verbian, mengatakan, PT. SGB tidak memiliki izin sebagai pengelola Imperium. Hal itu disampaikan Verbian, setelah dilakukan pengecekan di sistem perizinan, (19/6) lalu. Bahkan, PTSP Kota Batam, baru mengetahui nama PT. SGB sebagai pengelola apartemen dan rumah perkantoran hari itu yang telah berkiprah kurang lebih 15 tahun. “Tidak terdaftar. Saya baru dengar PT. SGB,” kata Verbian.

Kepala Bidang Promosi, Data, dan Informasi (DPM PTSP) Kota Batam, Verbian, mengatakan, PT. SGB tidak memiliki izin sebagai pengelola Imperium.         (Foto: HMSTimes)

Terakhir, hmstimes menyambangi Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam. Kasubdit Pendataan dan Pendaftaran BP2RD, Ayu Rahma, mengatakan tim dari BP2RD baru saja melakukuan pengecekan ke Imperium guna memastikan peruntukan izin yang dimiliki PT. SGB, Rabu (24/6). Dari hasil pengecekan, Ayu mengatakan perizinan yang dimiliki Imperium adalah apartemen.

“Jadi bukan hotel, bukan kamar kos. Itu apartemen,” kata Ayu. Menurut Ayu, sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pajak Daerah, sewa apartemen dikecualikan.  Masalah perizinan yang dimiliki Imperium, Ayu mengatakan BP2RD, telah menjadwalkan memanggil pihak manajemen Imperium ke kantor BP2RD. “Jumat mereka akan datang. Untuk memastikan surat-suratnya,” kata Ayu Rahma.

Ditanya, apakah suatu badan usaha bisa membayar pajak tanpa izin, Ayu Rahma mengatakan pajak tidak tergantung dari izin yang dimiliki. “Selama dia melakukan kegiatan, harus kena pajak,” kata Ayu Rahma. Masalah perizinan, kata Ayu Rahma itu ranah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Batam.

Hasil dari pengecekan BP2RD, Imperium adalah apartemen dan rumah perkantoran (rukan), bukan hotel. Tatkala, hmstimes mengatakan bahwa Iteng telah mengakui sendiri kepada hmstimes bahwa ia telah mengalihfungsikan apartemen menjadi hotel untuk coba-coba, dengan tujuan agar dapat menalangi gaji karyawan dan membayar listrik, Ayu Rahmi mengatakan, “Tidak mengetahui hal itu. Hotel ya.”

BACA JUGA:  KPU KKA Menggelar Focus Group Discussion (FGD) Bersama Pers

BP2RD tidak pernah mengetahui jika apartemen tersebut telah beralih fungsi menjadi hotel. Bila sudah beralih fungsi, kata Ayu Rahma, sebaiknya Imperium mengubah perizinannya. Sebagai dinas perpajakan daerah, BP2RD hanya bisa memberikan pembinaan. “BP2RD akan memberikan sanksi, jika satu perusahaan telah terdaftar tetapi tidak membayar pajak,” kata Ayu Rahma. “Kita lihat saja hari Jumat, mereka sudah kita undang,” kata Ayu Rahma.

 

(Nila)


Mari Berbagi
Redaksi HMS Times

Redaksi HMS Times

Email Redaksi: hmstimes2020@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com