Kamaluddin, Wakil Ketua I DPRD Batam Kembalikan Fee

Kamaluddin, Wakil Ketua I DPRD Batam Kembalikan Fee
Kamaluddin, Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, akui kembalikan uang ke Kejari Batam (Foto: Ilustrasi_Istimewa)
Mari Berbagi


HMSTimes.com, Batam – Wakil Ketua  I DPRD Kota Batam, Kamaluddin mengembalikan uang ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam. Kasus dugaan korupsi anggaran konsumsi pimpinan DRPD Batam telah menyeret nama Kamaluddin. Ia disebut turut serta mengembalikan fee kepada Kejari Batam sebesar Rp9,8 juta.

“MK (Muhammad Kamaluddin) dulunya adalah wiraswasta yang dipinjam perusahaannya. Sekarang yang bersangkutan menjadi anggota dewan,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Batam, Hendar Yusuf Permana beberapa waktu lalu.

Dikembalikannya uang fee, karena perusahaan milik Kamaluddin adalah salah satu rekanan penyedia konsumsi beberapa kegiatan pimpinan DPRD Batam periode 2017-2019, yang kini tersandung hukum. Kamaluddin tidak menampik pengembalian fee tersebut. Melalui pesan singkat whatsapp, Kamaluddin mengatakan, dirinya belum menjabat sebagai anggota DPRD Batam pada saat pengadaan komsumsi pimpinan DPRD tahun anggaran 2017-2018.

Namun, ia mengaku sebagai pemilik perusahaan yang bergerak di bidang kuliner, PT. Wisata Bhakti Madani, sebagai direktur utamanya. Sedangkan jabatan komisaris diisi oleh temannya yang sudah meninggal dunia. “Salah satu komisaris namanya… almarhum. Beliaulah yang pakai badan hukum untuk dapat kerjaan konsumsi di Sekwan,” kata Kamaluddin.

Menurut Kamaluddin, seluruh teknis pengerjaan dilakukan oleh komisaris tersebut. Di tengah perjalanan, kata Kamaluddin, temannya tersebut meninggal dunia. Ia berdalih, sebagai dirut, ia menandatangani kontrak. Namun teknis penanganan kontrak, almarhum lah yang menjalankan sesuai kontrak.

“Karena sudah kontrak, ya saya teruskan persentasi 30 persen pekerjaan,” kata Kamaluddin, tanpa memberi tahu siapa nama rekanannya yang meninggal dunia itu. Ia hanya menyebut, “Almarhum.”

Dalam kasus ini, Kamaluddin tak menampik dirinya telah dimintai keterangan sebagai saksi. Namun Kamaluddin mengaku tidak dapat memberikan keterangan mengingat pekerjaan tidak dikerjakan olehnya. Ia beralasan tidak bisa memberi keterangan, sebab bukan ia yang memegang pekerjaan itu.

BACA JUGA:  Kapolda Kepri Andap Bakal Jabat Irjen Kemenkumham

“Saya berfikir (menyebut nama) sudah meninggal maka daripada saya salah memberikan kesaksian, maka saya minta dihitung fee yang selama ini diperoleh. Jumlah fee Rp9.700.000 maka saya kembalikan,” kata Kamaluddin.

Sebelumnya, Kejari Batam telah melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi anggaran belanja konsumsi pimpinan DPRD Batam, Kepulauan Riau (Kepri) tahun anggaran 2017-2019. Dugaan korupsi ini diperkirakan telah mengakibatkan kerugian negara mencapai lebih kurang Rp2 miliar. Guna mendalami kasus ini, sebanyak 25 orang saksi telah dimintai keterangan. Tak hanya itu, penyidik juga telah mengumpulkan sejumlah barang bukti, diantaranya dokumen-dokumen kontrak kerja dan uang tunai.

(ayn)


Mari Berbagi
Redaksi HMS Times

Redaksi HMS Times

Email Redaksi: hmstimes2020@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com