Ketua Komisi I dan Ketua Komisi II DPRD Natuna Terima Aduan PATRI Kecamatan Batubi

Ketua Komisi I dan Ketua Komisi II DPRD Natuna Terima Aduan PATRI Kecamatan Batubi
Mari Berbagi


HMSTimes.com, Natuna – Perhimpunan Anak Transmigrasi Republik Indonesia (PATRI) dalam hal Himpunan Transmigrasi Pulau Terluar NKRI, warga transmigrasi Natuna di kecamatan Bunguran Batubi, mendatangi kantor wakil rakyat (DPRD) Natuna, di jln Yos sudarso, Ranai Kecamatan Bunguran Timur.

Warga transmigrasi Kecamatan Bunguran Batubi disambut lintas komisi, yaitu ketua komisi II DPRD Natuna Marzuki,S.H, beserta anngota, Ketua Komisi I DPRD Natuna Wan Arismunandar dan Kepala Disnakertrans Natuna Hussyaini. Diruangan Rapat Banggar DPRD Natuna, (24/2/2020).

Himpunan Transmigrasi Pulau Terluar NKRI mengadu sesuai tema yang bertuliskan di spanduk “Transmigrasi adalah Depisa Negara Membodohi Membohongi Warga Transmigrasi Natuna Sama Halnya Menghancurkan Bangsa Ini Sudah 25 Tahun Hak dan Kewajiban Kami Belum Diberi Pak Jokowi Tolong Kami 1060KK 7000Jiwa Bangsa Jadi Korban Transmigrasi”.

Aduan yang disampaikan utusan pihak warga transmigrasi Batubi, Natuna, Nur Rahman, dengan membawa bukti – bukti mengatakan, jika hal ini tidak ditanggapi, akan membawa ke jalur hukum agar supaya semua jelas. “Jangan ada pembohongan publik”.

Kadisnakertrans Natuna Hussyaini yang bertugas dari tahun 2017 hingga saat ini, mengatakan akan menyelesaikan permasalahan satu persatu dan telah mendata warga asli Batubi yang masih tercatat sebagai anggota transmigrasi. “Kami telah konsen melaksanakan tugas menyikapi hal ini”, jelasnya saat penyampaian aduan berlangsung juga turut serta pemaparan staffnya bernama Kartono.

Ketua Komisi I DPRD Natuna Wan Arismunandar menyampaikan mohon maaf seluruh pimpinan berhalangan hadir. “Progres penyelesaian sudah ada, tapi belum clear. Gambarannya yaitu data yang sudah terhimpun dari tahun 2017 di Disnakertrans”.

“Data tersebut bukan keliru, namun diduga Kesalahan data terdapat di kepala desa dan camat, kita akan panggil kepala desa dan camat dalam hal ini”.

BACA JUGA:  Bupati Natuna Gelar Pelantikan Pengurus Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Natuna Periode 2018-2022

Perpanjangan tangan pemerintah (BPN) nantinya akan menyikapi hal data tersebut, jangan kita terlalu cepat menjustifikasi. “Pertemuan saat ini sudah menuju titik penyelesaian tapi belum selesai”, jelas Wan Aris yang  menyebutkan juga hal aduan warga merupakan ranah kementerian pertanahan.

Kepala BPN Natuna, Abdilah Husain menyebutkan bertugas mulai tahun 2018 di Natuna, telah mengoknam semua masalah tanah melalui jajaran, saya sudah dapat kabar areal transmigrasi di Natuna belum terselesaikan. “Belum ada faktanya yang menjelaskan permasalahan”.

Tanah – tanah yang ada di Natuna sama Analoginya, surat ditandatangani kepala desa namun belum terdaftar. Jumlah 591 yang mana Nama – nama tersebut terdaftar berjumlah 491 ada selisih 100. Sampai saat ini ada juga yang masih berbenturan. Hal itu kami tidak mau ambil resiko.

“Apabila ini akan ditindaklanjuti, himbauan agar semua lahan – lahan bapak diberikan pancang-pancang yang jelas”, katanya.

Wakil ketua komisi II Hendri FN mengusulkan dibentuknya tim terpadu untuk mencari kejelasan simpang siur data-data yang berbeda. Hal ini berhubungan langsung dengan jabatan – jabatan instansi terkait yang selalu berganti, menimbang hal aduan yang disampaikan warga Batubi berupa masalah yang sudah cukup lama (25) tahun.

Pimpinan rapat Marzuki mengatakan, memahami aduan yang disampaikan warga Batubi, telah diterima dan kedepan akan disikapi  bersama instansi terkait. “Kita tetap akan lakukan kordinasi bersama warga warga Batubi guna menyelesaikan aduan yang disampaikan.” Tutupnya.

(Abdullah Lubis)

Berita Terkait:

BACA JUGA:  DPRD Batam Pertanyakan Strategi Pemerintah Kota Batam Dalam Penangangan Covid-19


Mari Berbagi
Redaksi HMS Times

Redaksi HMS Times

Email Redaksi: hmstimes2020@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com