Long Xin 629 – Gugurnya Pelaut Tangguh Oleh Mereka Yang Tidak Memiliki Kasih

Long Xin 629 – Gugurnya Pelaut Tangguh Oleh Mereka Yang Tidak Memiliki Kasih
Mari Berbagi


HMSTimes.com, BATAM– Menyikapi Pemberitaan yang cukup buruk oleh pelaku usaha pelayaran perikanan seperti berita di media  projustisianews.id, dengan judul  “ABK Korban Eksploitasi, Hingga Melarung Jenazah Teman Sendiri”, yang di publikasikan pada tgl 9 Mei 2020 dan Mojok.co dengan  judul Kronologi Pembuangan Jenazah ABK Indonesia Oleh Kapal China” yang di publikasikan pada tgl 07 Mei 2020.

Pemberitaan yang cukup menyesakan dada, menyedihkan, geram yang sekaligus menimbulkan kebencian akan kebejatan yang telah di lakukan crews Kapal Ikan LONG XIN 629 oleh karena sebahagian awak kapal warga negara Indonesia yang mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi hingga mengakibatkan kematian. Sungguh tindakan BIADAB yang menyamakan para ABK setara dengan binatang yang di buang begitu saja di lautan.

Sebagai mantan pelaut, saya mengecam keras tindakan keji ini dan saya menyampaikan duka yang paling dalam kepada korban, “Selamat jalan sahabatku engkau tidak akan pernah mendegarkan riak ombak pada pelayaran berikutnya, “Daimailah disisi Tuhan Yang Maha Esa”.

Pemerintah harus segara melontarkan protes keras bagi pemerintah China (RRC) dengan melakukan pemanggilan duta besar untuk memberikan peryataan resmi akan kejadian bejat tsb dan mempertanggung jawabkan tindakan keji serta memberikan kopensasi yang telah menimbulkan trauma bagi orang tua serta keluarga.

Selain kepada Pemerintah RRC, hal serupa juga harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Departement Perhubungan Laut dengan  mengirimkan peryataan resmi melalui badan organisasi Internasional yaitu, International Maritime Organisation (IMO), dimana Indonesia termasuk salahsatu  anggota tetap. Pemerintah harus bersikap tegas dengan mengusulkan pemberlakuan hukuman administrasi dalam penegakan Maritime Labour Convention (MLC) tahun 2006.

Saya meyakini, Jika implementasi Penegakkan Fungsi Pengawasan Perhubungan Laut, yang merupakan ujung tombak penegakan hukum di luar negeri masih lemah, kejadian serupa akan tetap terulang.

BACA JUGA:  Edyanto SH : Isu Wisatawan Tiongkok Terkena Virus Corona "Tidak Benar"

Harus di sadari bahwa hingga saat ini pengawasan tersebut masih begitu minim.

Sesuai aturan setiap Kontrak Kerja harus di ajukan pada tiap syahbandar setempat atau atase perhubungan laut yang berada di luar wilayah Indonesia dengan tujuan setiap draft kontrak kerja tidak ada yang meyimpang mutlak perlindungan hak dan hukum (welfare) bagi tiap crews. Jika setiap kontrak kerja crews berjalan sesuai procedure. Maka, kejadian keji ini tidak ada.

Saya sangat meyakini begitu banyak para ahli dan orang pintar di negeri ini hanya saja tidak memberikan perhatian khusus akan hidup layak pelaut Indonesia terkecuali mencari keuntungan pribadi dari setiap pengurusan document pribadi para awak kapal baik melalui agen resmi yang di tunjuk atau pengurusan secara langsung oleh tiap awak kapal secara umum, yang  selama ini mengedepankan uang dengan nilai yang beragam.

Reformasi secara total menjadi pintu masuk perbaikan perlidungan hidup layak awak kapal yang harus timbul dari Pemerintah secara tegas. Bertindak sebagai regulator, para awak kapal dan pelaku usaha yang bergerak di bidang Pelayaran dengan merangkul seluruh stockholder serta badan organisasi resmi dalam penegakkan kesejahteraan awak kapal yang hingga saat ini masih timpang. Tidak adanya ketetapan gaji minimum ABK (klasi) jabatan terendah yang hingga kini berlaku secara variasi sesuai kebijakan tiap perusahaan pelayaran.

Oleh: Benhauser Manik

Pembina Organisasi Pelaut Silauraja.

Berita Terkait:

BACA JUGA:  Gugurnya Tulang Punggung Keluarga


Mari Berbagi
Redaksi HMS Times

Redaksi HMS Times

Email Redaksi: hmstimes2020@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com