Lurah Bukit Tempayan Dinilai Tidak Sehat Berdemokrasi

Lurah Bukit Tempayan Dinilai Tidak Sehat Berdemokrasi
Surat permohonan dari warga Kelurahan Bukit Tempayan kepada lurah, meminta lurah melakukan pergantian ketua RW yang sudah habis masa berlakunya, 9 April 2019 lalu. (Foto: HMSTimes)
Mari Berbagi


HMSTimes.com, Batam – Syahrul Bahkry, Lurah Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji, Batam, tidak sehat berdemokrasi. Demikianlah sejumlah warga RW (rukun warga) Bambu Kuning, menilai lurahnya. Warga menganggap Syahrul Bahkry tidak memedulikan suara mereka dan tidak koperatif. Menurut warga, lurah justru menunjukkan praktik berdemokrasi yang tidak sehat di lingkungan kelurahan.

Pasalnya, lurah telah bertindak sendiri membuat kebijakan dalam membuat keputusan di tengah warganya dengan mempertahankan ketua RW yang telah habis masa berlakunya sejak bulan April 2019 lalu. Tanpa melibatkan warga, lurah selalu berdalih, apabila warga menanyai perihal ketua RW yang telah habis masa berlakunya, Darma Wijaya, namanya.

Darma Wijaya yang sudah dua periode menjabat ketua RW, masih melakukan pekerjaannya sebagai ketua RW. Masa jabatannya berakhir, tanggal 19 April 2019. Diperpanjang. Warga pun mempersoalkan surat keputusan (SK) perpanjangan Darman kepada lurah. “Jawabannya, nanti… nanti terus kepada warga yang pernah menanyai lurah. Mengapa lurah tidak pernah menunjukkan SK perpanjangan Darman. Ada apa?” kata Andi salah seorang warga.

Tindakan lurah, menurut warga menjadi contoh tidak baik di Kota Batam. Warga mengkhawatirkan, akibat kinerja lurah Bukit Tempayan menjadi preseden buruk bagi lurah lainnya di Kota Batam. Lantas, warga melalui beberapa perwakilannya membuat surat permohonan untuk pemilihan Ketua RW dan Ketua RT. Isi surat permohonan warga:

“Kami selaku warga RW  02, Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji meminta kepada kepada Bapak Lurah Bukit Tempayan, untuk segera mengadakan pemilihan kembali, guna memajukan RW 02 dan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji.”

Warga berencana mengantarkan surat permohonan tersebut ke Kantor Kelurahan Bukit Tempayan yang beralamat di Jalan Pendidikan, Bukit Tempayan , Batu Aji, tetapi Jumat (26/20), lurah tidak berkantor. “Tapi surat permohonan itu sudah saya kirimkan ke whatsapp lurah,” kata Andi. Hal itu pun tidak ditanggapi lurah.

BACA JUGA:  Bersama 3 Pilar Bhabinkamtibmas Polsek Balai Bangun Sinerginitas Solidaritas Bakti Sosial

Sebelumnya, setelah mendapat laporan dari warga, hmstimes menanyai lurah melalui pesan whatsapp: “Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 24 Tahun 2017, apakah kelurahan pernah memberitahukan kepada ketua RW tentang masa baktinya yang akan segera berakhir?”

Syahrul tidak menanggapi. Beberapa waktu kemudian, hmstimes mengonfirmasi kembali kepada lurah: “Sudahkah bapak terapkan wewenang bapak lurah sesuai dengan Perwako nomor 24 Tahun 2017?” Syahrul tidak menanggapi juga.

Pesan whatsapp salah seorang warga kepada Lurah Bukit Tempayan, Batu Aji, Syahrul Bahkry yang tidak direspon. (Foto: HMSTimes)

Menanggapi, kinerja Lurah Bukit Tempayan sebagai perangkat daerah Kota Batam, Jefridin, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, mengatakan  jika masa bakti ketua RW telah selesai, seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh Lurah tidak berlaku. “Seseorang yang telah habis masa jabatannya, termasuk terima insentif, itu tidak boleh,” kata Jefridin.

Jefridin mengatakan, jika seorang ketua RW yang tidak sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2017, sebagai turunan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018, tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, adalah perbuatan ilegal. “Kalau dia sudah habis masa jabatannya, tidak ada pergantian baru, maka salah satunya adalah dia tidak boleh terima intesif,” kata Jefridin.

Sementara itu, Awaluddin, Ketua BPAN (Badan Penilitian Aset Negara) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), mengatakan, lurah wajib menerbitkan dan menunjukkan SK kepada masyarakat atau pun warga yang memilih ketua RW tersebut. Demikian juga halnya, dengan SK perpanjangan, kata Awaludin, warga harus mengetahui SK perpanjangan yang dikukuhkan oleh Lurah. “Peng-SK-an ketua RW, bukan wewenang camat,” kata Awaluddin, 28 Juni 2020.

Sikap lurah yang tidak menunjukkan SK perpanjangan kepada warga, patut dipertanyakan, kata Awaluddin, baik dari penggunaan insentif, anggaran kelurahan maupun kepentingan lainnya, mengingat saat ini Kota Batam dalam masa tahun politik. Oleh karena itu, sebagai lembaga penelitian aset negara, Awaluddin akan mempertanyakan legalitas ketua RW dan legalitas anggaran kelurahan yang dipergunakan oleh ketua RW yang telah habis masa jabatannya itu kepada pemerintah daerah Kota Batam.

BACA JUGA:  Bupati Aunur Rafiq Dukung Workshop Jurnalis UPN Veteran Yogyakarta di Karimun

Menurut Awaluddin, sepintas persoalan RW dan RT yang telah habis masa berlakunya, sepele. Tetapi di tahun politik dampaknya kepada masyarakat, besar. Seorang lurah sampai tidak mengindahkan Perwako No 24 Tahun 2017, menjadi perhatian publik ketika unsur pemerintah daerah tidak melakukan pembinaan dan mengenakan sanksi.

“Bukan persoalan wartawan harus mengantongi SK perpanjangan ketua RW dulu. Baru unsur daerah mengambil tindakan. Pertanyaannya, apa wewenang wartawan mengantongi SK ketua RW, dan sudahkah unsur daerah mendudukkan lurah, camat, ketua RW yang expired bersama warga, setelah aspirasi warga mencuat ke publik?” kata Awaluddin. Pasalnya, Jefridin, mengatakan kepada hmstimes, hmstimes harus terlebih dahulu mengantongi SK perpanjangan Darma Wijaya, “Mestinya cari data dulu, terlalu jauh saya masuk ke sana,” kata Jefridin, 24 Januari 2020.

Darma Wijaya sejak tanggal 19 April 2019 sampai saat ini, masih aktif menjabat ketua RW. Jejak ketua RW ini, juga diikuti ketua-ketua RT-nya. Tiga rukun tetangganya (RT) dari empat RT. Sesuai Peraturan Wali Kota Batam Nomor 24 Tahun 2017 pasal 26 ayat 1: masa bakti ketua RW ditetapkan selama 1 (satu) periode selama 3 (tiga) tahun dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya paling banyak hanya untuk 2 (dua) periode.

(Nila)

Berita Terkait:

BACA JUGA:  Walikota Ziarah Makam Leluhur, Dalam Rangka Hari Jadi Tanjungpinang ke-235


Mari Berbagi
Redaksi HMS Times

Redaksi HMS Times

Email Redaksi: hmstimes2020@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com