Perpu dan Kembali Pada Tujuan Bangsa

Perpu dan Kembali Pada Tujuan Bangsa
Azmi Syahputra, Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha)
Mari Berbagi


HMSTimes.com, JAKARTA– Keberadaan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan penanganan covid 19, sejak awal pembentukan cacat formal  karena belum terpenuhinya syarat pembentukan sebuah perpu, yang antara lain adanya syarat bila ada kekosongan hukum padahal syarat ini tidak terpenuhi karena sudah ada  ruang antisipatif produk undang-undang organik  yang dapat dijadikan acuan dan mendukung jika terjadi bencana dan akibat hukumnya jika dalam keadaan darurat, sehingga semestinya perpu tidak begitu urgent untuk dimunculkan.

Persoalan lebih lanjut berkembang  dialektika publik dan saat ini sudah masuk dalam ranah yudicial review di Mahkamah Konstitusi, dimana  keberadaan perpu ini  seolah menjadi perisai untuk bisa menjadi payung hukum perlindungan para pejabat pemegang anggaran guna terhindar dari tuntutan tindak pidana korupsi, gugatan perdata maupun tata usaha negara.

Perpu ini bukanlah imunitas absolut, kalaupun  ditemukan dan terjadi tindak korupsi  tetap di proses hukum, karena tujuan keberadaan perpu ini ada bukan untuk imunitas melainkan untuk mendorong percepatan bertindak guna penyelesaian bencana covid 19 dengan bekerja teliti dan hati -hati.(gunakan hati nurani bukan sesuka hati)

Semua kewenangan dan fungsi lembaga  harus dilaksanakan dengan iktikad baik ,  mengingat sumpah jabatannya,  bertanggung jawab sesuai tupoksi dan  bekerja sesuai maksud

Undang-undang jadi  kalaupun ditemukan ada perbuatan yang bertentantangan dengan apa yang dikehendaki dan diperintahkan undang-undang,  tetap masuk delik korupsi apalagi sampai diketahui ada peristiwa suap artinya tugas kewajiban pejabat tersebut tidak dilaksanakan dengan iktikad baik dan bertentangan dengan Undang-undang, malah nyata mengambil keuntungan untuk diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau terdapat kepentingan hukum negara dirugikan, untuk ini dapat dikenakan hukuman karena pasal dalam uu tipikor  tidak di cabut oleh perpu ini. Artinya Undang Undang tipikor masih dapat diterapkan.

BACA JUGA:  Azmi Syahputra : Penyelenggaraan Pendidikan Masih "Tambal Sulam"

Adapun Pintu masuk landasan hukumnya  sepanjang ada perbuatan dan buktinya  nyata-nyata ada penyelewengan dan pejabat tersebut tidak melakukan yang  semestinya secara terbaik dan terukur sebagaimana wujud dari iktikad baik maka pasal 2 jo pasal 3 undang-undang Tipikor maupun pasal terkait dalam UU Korupsi dapat diterapkan.

Sebuah produk undang-undang termasuk perpu tetap mengacu pada asas asas hukum  yang mendasar misal asas persamaan dihadapan hukum maka berdasarkan asas hukum  ini diketahui tidak ada jabatan  dan fungsi menjalankan jabatan publik yang membuat seseorang kebal hukum, toh diketahui kewenangan setingkat Presiden  sekalipun juga dapat dibatasi oleh hukum dan Undang undang agar ada keseimbangan fungsi pemerintah maka ada penyeimbang kelembagaan di bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif, karenanya tidak tepatlah bila  ada anggapan istilah  imunitas , maka adalah tepat kiranya  untuk ini diperlu pengawasan dari semua pihak serta libatkan partisipasi masyarakat dan buka ruang komunikasi dengan publik sehingga  penanganan bencana ini dapat tercapai dengan lebih efisien dan efektif serta koordinasi yang solid, tepat dan baik.

Pemerintah harus  bersifat terbuka  agar terhindar dari penyimpangan dan kekeliruan serta bersedia menerima masukan sekaligus “kritik yang solutif ” guna  mendapatkan dialektika dan meluruskan arah perjalanan pemerintahan  dalam mencapai tujuan bangsa. Kata kuncinya dalam menjalankan situasi saat ini dan perpu ini adalah amanah , keinginan luhur serta komitmen para penyelenggara negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial  sehingga kerja kerja yang dilakukan adalah berlomba lomba dalam kebaikan.

Azmi Syahputra

Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha).

Berita Terkait:

BACA JUGA:  Advokat Harus Jujur dan Berkontribusi Nyata Buat Negara


Mari Berbagi
Redaksi HMS Times

Redaksi HMS Times

Email Redaksi: hmstimes2020@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com