Presiden Melakukan Pembangkangan Hukum dan Melanggar UUD 1945

Presiden Melakukan Pembangkangan Hukum dan Melanggar UUD 1945
Azmi Syahputra Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia(Alpha).
Mari Berbagi


HMSTimes.com, JAKARTA- Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali naik dengan di sahkannya Peraturan  Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan vide Pasal 34.

Terasa agak aneh keberadaan Peraturan Presiden ini seolah abai dengan rasa keadilan sosial dan tidak mempertimbangkan situasi yang dirasakan masyarakat pada umumnya, dan  akan banyak dampak akibat kenaikan ini serta  banyak menimbulkan potensi  keresahan termasuk kesulitan membayar iuran, mengingat kondisi  covid  19 yang jadi Pandemi saat ini , seolah  dalam hitungan hari pasca putusan yudicial review Mahkamah Agung dibuat lagi regulasi setingkat Peraturan Presiden (Peraturan Presiden) guna  kenaikan tarif bpjs kembali, padahal hak atas kesehatan harus dijamin dalam UUD 1945 dan menjadi tanggung jawab pemerintah.

Jelas-jelas diketahui kenaikan tarif BPJS telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) melalui putusan MA Nomor 7P/HUM/2020 pada 27 Februari 2020, sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara semestinya  wajib tunduk pada putusan tersebut, menghormati lembaga peradilan sebagai wujud adanya kepastian hukum.

Dengan adanya Peraturan Presiden yang mengatur kenaikan ini artinya Presiden tidak patuh, wujud pembangkangan hukum,  dan melanggar konstitusi  karena kedudukan dan fungsi Mahkamah Agung diberi wewenang oleh UUD untuk menguji peraturan dibawa undang-undang dan jika tidak dilaksanakan sama artinya dengan melanggar UUD.

Sebagaimana diketahui dalam putusan MA, menyatakan kenaikan tarif iuran BPJS sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2019 bertentangan dengan sejumlah ketentuan di atasnya, antara lain UUD 1945, UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, artinya  berpijak pada pertimbangan hukum dan putusan Mahkamah Agung kebijakan mensahkan Peraturan Pesiden terkait menaikkan kembali tarif nyata-nyata  bertentangan dengan UUD 1945, meskipun demikian masyarakat atau lembaga  terkait yang mewakilinya dapat menggugat kembali atas Peraturan Presiden ini.

BACA JUGA:  Cekal Fundamentalisme, Intoleransi, dan Terorisme

Azmi Syahputra

Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia(Alpha).


Mari Berbagi
Redaksi HMS Times

Redaksi HMS Times

Email Redaksi: hmstimes2020@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com