Ramai-Ramai Pulangkan Uang, SPJ Pegawai Sekretariat DPRD Batam Dipotong

Ramai-Ramai Pulangkan Uang, SPJ Pegawai Sekretariat DPRD Batam Dipotong
Audit SPJ Sekwan DPRD BATAM dan ramai-ramai memulangkan anggaran komsumsi pimpinan DPRD Kota Batam ke kas negara. (Foto: Ilustrasi_Istimewa)
Mari Berbagi


HMSTimes.com, Batam – Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam menemukan dugaan pungutan liar uang perjalanan dinas pegawai Sekretariat Dewan, Batam dalam kurun waktu 2017-2019. Hal ini ditemukan dalam pengembangan penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan korupsi anggaran konsumsi pimpinan DPRD Batam.

“Ada fakta baru yang ditemukan, perkembangan penyidikan perkara Sekwan Kota Batam,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Batam, Hendarsyah Yusuf Permana, Kamis (25/6) siang.

Hendarsyah mengatakan, berdasarkan pengembangan penyidikan, tim penyidik menemukan fakta telah terjadi pemotongan uang perjalanan dinas pegawai Sekretariat Dewan Batam dalam kurun waktu 2017-2019. Uang perjalanan dinas yang dikelola oleh sekwan tersebut dipotong bila ASN mengikuti perjalanan dinas.

“Intinya ‘sunat’ uang jalan PNS di Sekwan Kota Batam. Pungli jatuhnya. Kalau tidak setor, maka (PNS) tidak ikut perjalanan dinas,” kata Hendar lagi. Saat disinggung besaran potongan atas uang perjalanan dinas tersebut dan total keseluruhannya, Hendar enggan menjawabnya. “Itu dululah. Jangan tanya yang lain dulu,” kata Hendarsyah.

Terkuaknya penyimpangan anggaran SPJ pegawai ini, berkembang dari masalah dugaan korupsi anggaran komsumsi pimpinan DPRD Kota Batam. Sementara itu, hingga saat ini pihak Pidsus Kejari Batam belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi anggaran konsumsi pimpinan DPRD Batam. Meskipun beberapa waktu lalu, Kejari Batam telah menerima pengembalian uang hasil tindak kejahatan dari sejumlah saksi.

Salah satu saksi yang turut mengembalikan uang fee tersebut yakni Muhammad Kamaluddin, Wakil Ketua I DPRD Kota Batam. Kamaluddin mengembalikan uang fee terkait pengadaan konsumsi pimpinan DPRD Kota Batam sebesar Rp9,8 juta kepada penyidik Pidsus Kejari Batam. Pengembalian ini sebagai itikad baik dari Kamaluddin yang berstatus saksi dalam kasus tersebut.

BACA JUGA:  KPPBC TMP B Karimun Bangun Zona Integritas Menuju WBK

Dalam konferensi pers yang digelar Kejari Batam, Rabu (17/6) lalu disebutkan, dari hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi, Kamaluddin memiliki perusahaan yang dipinjam oleh temannya sebagai rekanan penyedia konsumsi kegiatan pimpinan DPRD Kota Batam.

“MK (Muhammad Kamaluddin) dulunya adalah wiraswasta yang dipinjam perusahaannya. Sekarang yang bersangkutan menjadi anggota dewan,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Batam, Hendar Yusuf. Hendarsyah juga mengatakan, 11 saksi lain turut melakukan pengembalian uang hasil kejahatan yang sempat dinikmati sebelumnya.

Diantaranya, saksi RG selaku rekanan atau penyedia sebesar Rp9,8 juta dan Rp22 juta; LR, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebesar Rp10 juta; RFS sebagai PPTK sebesar Rp16 juta; TRJ, rekanan senilai Rp3 juta; DRTS, pihak rekanan sebesar Rp8.412.000; MRL, PPTK sebesar Rp15 juta; AWN, rekanan sebesar Rp3,7 juta; RRD sebagai penyedia sebesar Rp14 juta dan TF sebagai PPK sebesar Rp41 juta. “Total pengembalian yang telah kami terima seluruhnya yakni Rp160.072.000,” kata Hendarsyah.

(ayn)

Berita Terkait:

BACA JUGA:  Babinsa Sekecamatan Bunguran Selatan Turut Serta Tim Medis Keliling Penyuluhan Pencegahan Covid 19


Mari Berbagi
Redaksi HMS Times

Redaksi HMS Times

Email Redaksi: hmstimes2020@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com